Gubernur Sultra Keluarkan Surat Edaran Tentang Pen

Posted: Mei 27, 2015 Kategori: Info

Potensi Pasar Tradisional sangat besar terutama kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah dan penyerapan tenaga kerja informal. Sementara itu, masih banyak Pasar Tradisional yang berkesan kotor, kumuh, dan semrawut. Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, pendirian Pasar Tradisional wajib menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

Pengelolaan Pasar Tradisional pun harus dilakukan dengan tujuan menciptakan Pasar Tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut hendaknya memperhatikan amanat yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional Kabupaten/Kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 852 Tahun 2008 tentang Strategi
Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Tradisional harus diikuti dengan pengelolaan yang baik termasuk pengelolaan lingkungan pasar. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas disusun petunjuk teknis yang relatif mudah dipahami namun komprehensif yang dapat dipedomani bagi penyelenggaraan pengelolaan lingkungan di Pasar Tradisional sebagaimana diuraikan di bawah ini :
1. Area pasar, dengan ketentuan :
Tidak ada sampah dan gulma pada area pasar
Ada tempat sampah dengan kondisi terawat dan jumlah mencukupi.
2. Drainase, dengan ketentuan tidak ada sampah, gulma, dan sedimen di
seluruh drainase/selokan.
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan ketentuan :
Pohon peneduh memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi.
Penghijauan (tanaman untuk estetika) memenuhi fungsi penghijauan
di sekitar tiga perempat lokasi (±75%).
4. Pengelolaan pasar, dengan ketentuan :
Seluruh kios tertata rapih, bersih, ada pengelompokan jenis
dagangan, dan cukup pencahayaan.
Toilet bersih, terawat, dan wangi antiseptik atau pengharum.
Ada air bersih yang mencukupi di toilet.
5. Pedagang Kaki Lima (PKL), dengan ketentuan :
Fisik lapak tertata rapih, tidak mengganggu lalu lintas dan
pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus.
Tidak ada sampah atau sangat bersih di lokasi PKL.
Ada tempat sampah pada setiap PKL.
6. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS), dengan ketentuan :
Ada bangunan fisik TPS berupa pasangan bata atau kontainer yang
tertutup, atau berupa transfer depo terdiri dari bangunan,
landasan dan kontainer dengan luas lebih dari 150 m2.
Sampah hanya ada sebagian kecil di luar TPS.
7. Pemilahan sampah, dengan ketentuan :
Ada 5 (lima) jenis sarana pemilahan sampah dan terawat. Yang
dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik
sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi
keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu
ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat.
Sampah dipilah seluruhnya pada 5 (lima) jenis sarana pemilahan di
seluruh lokasi.
8. Pengolahan sampah, dengan ketentuan :
Ada sarana pengolahan sampah berupa sarana pengolahan skala
individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau Keranjang
Takakura yang dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan.
Yang dimaksud dengan sarana pengolahan sampah skala RT/RW antara
lain bak komposter, pengomposan open windrow, pemilahan dan
pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, Bank Sampah, dan daur
ulang kemasan menjadi barang kerajinan. Yang dimaksud dengan
sarana pengolahan sampah skala kawasan antara lain pengomposan
open windrow, pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur
ulang, Bank Sampah, dan pencacahan plastik.

Ada proses pengolahan sampah secara kontinu lebih dari tiga
perempat sarana pengolahan skala individu atau skala rumah tangga
seperti tabung komposter atau Keranjang Takakura dan/atau
dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan. Proses
pengomposan yang baik ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi
sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba,
dan tidak terdapat belatung.


Diharapkan seluruh Pasar Tradisional baik yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta melakukan pengelolaan lingkungan yang optimal.


GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,




H. NUR ALAM, SE, M.Si

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Arsip.



DISIARKAN PENGELOLA MEDIA CENTER BIRO HUMAS KASUBAG PUBLIKASI DAN DOKUMNTASI BIRO HUMAS WAODE SITTI HERIYANI, S.Sos, M.Si
Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.