surat Edaran Tentang Pemanfaatan Oli Bekas/Minyak

Posted: Mei 27, 2015 Kategori: Info

Sehubungan dengan maraknya pemanfaatan oli bekas/minyak pelumas bekas sebagai zat aditif pada produk aspal oleh pelaku usaha/kegiatan industri pertambangan aspal dan/atau pelaku usaha/kegiatan pengaspalan jalan di Sulawesi Tenggara, untuk itu disampaikan bahwa oli bekas/minyak pelumas bekas tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, berkenaan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Oli bekas/minyak pelumas bekas tergolong limbah bahan berbahaya dan
beracun (limbah B3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I, Tabel 1. Daftar Limbah B3 Dari Sumber Tidak Spesifik,
Kode Limbah B105d, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Pemanfaatan oli bekas/minyak pelumas bekas sebagai zat aditif pada
produk aspal dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. Ketersediaan teknologi;
b. Standar produk; dan
c. Standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan.

3. Kegiatan pemanfaatan oli bekas/minyak pelumas bekas sebagai zat aditif
pada produk aspal wajib memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

4. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan oli bekas/minyak
pelumas bekas sebagai zat aditif pada produk aspal berlaku selama
5(lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.

5. Pengurusan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan oli
bekas/minyak pelumas bekas sebagai zat aditif pada produk aspal dapat
dilakukan pada Unit Pelayanan Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup di
Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gd. B Lt.
1, Jl. DI. Panjaitan Kav. 24 Jakarta Timur.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima
kasih.



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM, SE, M.Si


Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Deputi Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi dan Maluku di Makassar;
4. Arsip.


DISIARKAN OLEH PENGELOLA MEDIA CENTER BIRO HUMAS KASUBAG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI WAODE SITTI HERIYANI S.Sos, M.Si
Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.