Pemerintahan

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

Rabu, 03 Pebruari 2010 04:25 Humas (Arsyad)

GAMBARAN UMUM
POTENSI PEREKONOMIAN

Sulawesi Tenggara terdiri dari Jazirah dan Kepulauan dengan luas wilayah 38.140 km2. dan wilayah perairan (laut) diperkirakan 110.000 km2 atau sekitar 2,8 kali lebih luas dibanding dengan daratan. Suatu perbandingan kepemilikan sumberdaya alam antara laut dan darat yang merupakan suatu potensi sumberdaya alam yang menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu letak Sulawesi Tenggara yang berada pada garis Wallasea (Wallacea), mengakibatkan hidupnya berbagai jenis flora dan fauna endemik, yang juga merupakan potensi sumberdaya ekonomi untuk dikelola secara langsung maupun dalam bentuk jasa parawisata.
A. POTENSI SUMBERDAYA PEREKONOMIAN
Data-data potensi sumberdaya alam yang dimiliki merupakan data dari berbagai sumber resmi hingga Tahun 2005, secara umum digambarkan sebagai berikut :
1. Potensi Daratan :

a. Saat ini Sulawesi Tenggara memiliki lahan perkebunan yang terdiri dari :
1) Perkebunan Kakao seluas 191.857 ha dengan produksi per tahun 126.812 ton
2) Perkebunan Mete seluas 120.716 ha dengan total produksi 35.376 ha ton per tahun
3) Perkebunan Kelapa seluas 50.378 ha dengan total produksi kopra 27.225 ton per tahun
4) Perkebunan Cengkeh seluas 7.634 ha dengan total produksi 15.532 ton per tahun
5) Perkebunan Merica seluas 12.806 ha dengan total produksi 2.733 ton per tahun
6) Perkebunan Kopi seluas 10.710 ha dengan total produksi 4.118 ton per tahun

b. Lahan pertanian tanaman pangan yang meliputi :
1) Sawah seluas 90.730 ha dengan total produksi 311.038 ton per tahun
2) Lading seluas 92.067 ha dengan total produksi 28.809 ton per tahun
3) Ubi-ubian, Ubi kayu dan ubi jalar seluas 17,813 ha dengan total produksi 281.290 ton per tahun
4) Jagung seluas 32.665 ha dengan total produksi 73.153 ton per tahun

c. Kehutanan
1) Produksi kayu jati dalam bentuk log 23.057 m3 dan kayu gergajian adalah 6.627 m3
2) Produksi katu rimba dalam bentuk log 41.875 m3. Dan dalam bentuk kayu gergajian adalah 17.735 m3.
3) Potensi rotan adalah 9.236 m3.

d. Peternakan
1) Jumlah ternak besar (sapi, kerbau, kuda) tercatat 226.432 ekor, dengan total produksi daging 4.189.029 kg
2) Jumlah ternak kecil (kambing, domba, dan babi) tercatat 113.332 ekor, dengan total produksi daging 883,816 kg
3) Jumlah ternak unggas lokal tercatat 8.217.201 ekor, dengan total produksi daging 8.475.040 kg dan produksi telur 5.282.512 butir
4) Jumlah renak unggas ayam ras 885.773 ekor, dengan total produksi telur 615.568 butir

e. Produksi perikanan darat pada tahun 2005 tercatat 4.532 ton dengan nilai produksi Rp. 36.042.452,-

2. Potensi Laut
Dengan panjang garis pantai 1.740 km dan total luas perairan laut 108.00 km2. Serta terletak pada kawasan garis Wallasea, maka Provinsi memiliki berbagai kekayaan biota laut dengan nilai ekonomi dan nilai estetika yang tinggi. Potensi ini perlu dimanfaatkan dengan memperhatikan faktor-faktor pelestarian, sehingga dapat menjadi andalan dalam peningkatan kesejahteraan sosial ekomoni. Beberapa potensi laut dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Jumlah armada tangkap berupa perahu tanpa motor dan yang bermotor dengan berbagai ukuran 21.000 unit dengan total tangkapan ikan 165.000 ton per tahun atau 66% dari total potensi lestari 250.000 ton/tahun.
b. Jumlah perusahaan hasil laut (teripang, mata tujuh dan lain-lain 8 unit dengan total produksi 12,8 ton per tahun.
c. Produksi perikanan laut pada tahun 2005 tercatat 188.472 ton dengan nilai produksi Rp. 113.451.782.000,-
d. Disamping itu masih terdapat potensi budaya komoditas perairan laut yang belum terdata dengan baik.

3. Pertambangan
a. Perusahaan pertambangan golongan C yang dikelola oleh masyarakat,
b. Pertambangan dan pembakaran kapur
c. Pertambangan aspal dengan total produksi 1.080 ton per tahun
d. Pertambangan niekel dengan total produksi biji niekel 1.426.672 ton per tahun

4. Industri manufaktur 78 unit dengan total produksi 4.628 ton per tahun.
5. Jumlah usaha perdagangan besar 12 unit, menengah 42 unit dan kecil 108 unit
Dengan total penduduk masyarakat Sulawesi Tenggara 1,8 juta jiwa maka sumberdaya yang melimpah seperti disebutkan diatas memungkinkan untuk dikembangkan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Hal ini tentu saja memerlukan pemikiran yang arif dan berkepihakan kepada masyarakat terutama masyarakat di desa-desa karena mereka sangat dekat dan berada di sekitar sumberdaya alam yang melimpah itu.

B. KONDISI INFRASTRUKTUR
Harus diakui bahwa walaupun telah banyak usaha untuk meningkatkan sarana prasarana wilayah maupun sarana prasarana desa tetapi masih dirasakan belum mampu untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat. Kondisi jalan, jembatan, dermaga dan bandara masih sangat terbatas baik secara kuntitas maupun kualitas. Sebagai wilayah yang terdiri dari jazirah dan kepulauan maka diperlukan infrastruktur jalan, jembatan dan dermaga serta fasilitas pendukung seperti terminal dan pergudangan. Hal ini diperlukan dalam rangka meningkatkan layanan transportasi yang memadai sehingga mampu memperlancar arus penumpang, barang dan jasa yang merupakan persyaratan utama mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan daerah.
Panjang jalan berdasarkan status jalan adalah sebagai berikut :
1. Total panjang jalan nasional di Sulawesi Tenggara adalah 1.293 km
2. Total panjang jalan provinsi adalah 488 km
3. Total jalan kabupaten/kota adalah 5.482 km.
Atau total panjang jalan di Sulawesi Tenggara adalah 7.263 km
Sedang berdasarkan kondisinya keadaan jalan di Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :
1. Kondisi rusak sedang 1.154 km
2. Kondisi rusak 958 km
3. Kondisi rusak berat 1.435 km
Atau total panjang jalan perlu diperbaiki adalah 3.499 km, sekitar 51%.
Dibandingkan dengan luas wilayah dan potensi pengembangan perekonomian yang ada maka panjang dan kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara masih diperlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas.
Sebagai provinsi dengan luas perairan laut yang cukup luas maka peranan dermaga sangatlah vital. Jumlah dermaga dan armada laut bagi daerah-daerah pesisir dan kepulauan memegang peranan penting dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Gambaran tentang kondisi dan sebaran dermaga di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

Status Dermaga
Kabupaten        Nasional       Lokal    Swasta Khusus
Kolaka Utara     1                 3          3          3
Kolaka 1 6 1 11
Konawe 1 3 1 5
Konawe Selatan 1 4 2 2
Kota Kendari 4 - - 8
Bombana 1 3 2 2
Muna 1 8 4 3
Kota Bau-Bau 2 - - 16
Buton 1 4 3 6
Wakatobi 1 4 2 3
Jumlah 14 38 18 59

Saat ini terdapat 1.841 desa dan 180 kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari sejumlah tersebut belum semua desa dan beberapa kecamatan telah memiliki sarana perkantoran dan balai desa yang berfungsi dengan baik untuk pelayanan masyarakat, minimal tersedia monografi desa dan kecamatan yang dapat memberikan informasi secara akurat, dengan data yang selalu diperbaharui setiep tahun. Seperti halnya sarana prasarana pemerintahan, maka sarana prasarana ekonomi seperti pasar-pasar desa dan kecamatan, fasilitas terminal dan pergudangan juga perlu mendapat perhatian, dimana pasar-pasar desa dan kecamatan minimal harus dapat berfungsi sebagai simpul-simpul tataniaga komoditas yang dimilikinya. Pengembangan pasar desa dan kecamatan juga diharapkan akan memacu transaksi ekonomi di tingkat desa dan kecamatan, yang berarti akan mendorong perputaran uang dalam masyarakat. Gambaran mengenai sebaran sarana prasarana pasar sebagai berikut :
Sarana Prasarana Pasar
Kabupaten Pasar Sentral Pasar Kecamatan Pasar Desa Pasar Grosir
Kolaka Utara 1 3 3 3
Kolaka 1 6 1 11
Konawe 1 3 1 5
Konawe Selatan 1 4 2 2
Kota Kendari 4 - - 8
Bombana 1 3 2 2
Muna 1 8 4 3
Kota Bau-Bau 2 - - 16
Buton 1 4 3 6
Wakatobi 1 4 2 3
Jumlah 14 38 18 59

C.KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
Data statistik menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di Sulawesi Tenggara sekitar 7.200 kk, atau meliputi 21,33% dari total keluarga di Sulawesi Tenggara. Kondisi ini sangat bertantangan dengan kekayaan Sulawesi Tenggara yang cukup melimpah bila dibanding dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 1,8 juta jiwa. Dan juga bila dibandingkan dengan total APBD di 10 Kabupaten dan Provinsi pada Tahun 2007 yang mencapai Rp. 4,4 triliyun.
Secara visual kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat juga dapat dilihat dari kondisi lingkungan permukiman dan perumahan serta masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara memadai, termasuk pelayanan air bersih dan listrik. Berdasarkan data statistik untuk sekolah dasar rasio guru terhadap sekolah sebanyak 6 orang, murid terhadap sekolah 157 orang, murid terhadap guru 25 orang. Untuk tingkat SLTP, rasio guru terhadap sekolah 21 orang, murid terhadap sekolah 310 orang dan murid terhadap guru 15 orang. Sedang untuk tingkat SLTA rasio guru terhadap sekolah 24 orang orang, murid terhadap sekolah 371 orang dan murid terhadap guru 15 orang. Beberapa indikator penting seperti angka partisipasi murni, angka putus tidak tersedia pada buku Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2005/2006.
Dalam sisi kualitas kesehatan masyarakat sampai saat ini 10 penyakit utama masyarakat masih didominasi dengan penyakit-penyakit menular penyakit yang berhubungan dengan sanitasi lingkungan seperti diare, malaria, dan ispa masih tinggi. Sedang indikator kesehatan lainnya seperti angka kematian ibu dan bayi per kelahiran juga tidak tersedia pada buku Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2005/2006. Hal ini memerlukan sistem pendataan yang lebih baik dan juga intervensi program pembangunan kesehatan yang lebih tepat sasaran dan berhasil guna.
D. KONDISI SOSIAL BUDAYA
Provinsi Sulawesi Tenggara juga terkenal dengan keragaman adat istiadat, kesenian da bahasa. Selain itu juga terdapat berbagai situs purbakala dengan nilai sejarah yang tinggi. Kekayaan seni budaya dan adat istiadat serta situs budaya merupakan potensi parawisata yang perlu dikembangkan sejalan dengan semakin berkembangnya keparawisataan secara nasional maupun iternasional.

MASALAH, PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN

1.Permasalahan
Mencermati potensi sumberdaya alam yang tersedia baik didarat maupun dilaut dan potensi sosial ekonomi yang telah terbangun selama ini maka permasalahan pokok yang dihadapi adalah bagaimana mengembangkan potensi yang ada melalui sistem manajemen pemeritahan yang lebih berpihak pada masyarakat serta dengan mengarahkan sumberdaya yang dimiliki untuk dikembangkan melalui program-program pembangunan masyarakat bersifat pragmatis da memecahkan persoalan yang dihadapi, terutama di desa-desa.
Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat di pedesaan Sulawesi Tenggara yang bermatapencaharian sebagai petani umumnya memiliki lahan yang cukup luas dengan berbagai komoditas perkebunan yang diusahakannya. Tetapi tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi itu tidak dapat memberikan kesejahteraan kepada mereka karena berbagai persoalan kebutuhan hidup yang mendesak, sehingga mereka terpaksa menjual hasilnya dengan harga murah. Hal yang sama juga terjadi bagi para nelayan tangkap maupun nelayan tambak dan budidaya laut lainnya.
Keterbatasan informasi pasar, kekurangan modal, rendahnya keterampilan dan teknologi pengolahan, jeratan tengkulak dan terbatasnya pilihan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki merupakan persoalan klasik yang harus ditangani dengan serius. Selain itu mahal dan terbatasnaya transportasi menyebabakan masyarakat di pedesaan hanya dapat memasarkan hasilnya dengan harga yang rendah sehingga mengurangi minat dan kemampuan untuk meningkatkan produksinya.
Redahnya kapasitas aparat desa dan kecamatan terutama di daerah terpencil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga merupakan permasalahan yang perlu diatasi agar masyarakat dapat merasakan pelayanan pemerintahan secara optimal berdasarkan ketentuan standar pelayanan minimum. Dengan demikian maka ada beberapa permasalahan pokok yang mendapat prioritas penanganan pembangunan dalam lima tahun ke depan yaitu :
a. Meningkatkan kapasitas aparat desa dan kecamatan serta fasilitas pendukung dan insentifnya
b. Mengembangkan jarigan tataniaga komoditas masyarakat, menyediakan informasi pasar serta mengembangkan jaringan transportasi untuk mendukung kelancaran arus penumpang, barang dan jasa, serta menciptakan iklim berusaha dan investasi yang kondusif.
c. Mempercepat dan mengembangkan pembangunan infrastruktur wilayah, infrastruktur perekonomian dan infrastruktur pelayanan umum (kesehatan; pendidikan dan pemerintahan)
2. Analisis Faktor Internal dan Eksternal
a. Faktor Internal
1) Kekuatan
Beberapa kekuatan yang baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia serta sumberdaya sosial lainnya yang dimiliki Sulawesi Tenggara seperti :
- Potensi pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- Potensi kehutanan baik hutan alam maupun hutan tanaman (terutama jati).
- Potensi pertambangan niekel, pasir kuarsa, dan minyak bumi.
- Potensi perikanan tambak ikan dan udang.
- Potensi perikanan tangkap.
- Potensi hasil laut selain ikan.
- Potensi budidaya perikanan laut.
- Potesi sumberdaya parawisata hoga dan wisata budaya keraton Buton serta situs budaya lainnya yang bernilai sejarah.
- Potensi sumberdaya manusia seperti petani dan nelayan yang cukup terampil.
- Akses terhadap pasar yang cukup baik.
- Ketersediaan sumber-sumber keuangan untuk modal usaha.
- Keberadaan lembaga pemerintah hingga ke daerah terpecil.
- Akses keseluruh wilayah yang relatif terbuka dan dapat terjangkau.
2) Kelemahan
Beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian adalah :
- Belum semua usaha masyarakat mendapat akses kepada sumber-sumber keuangan (modal).
- Masih terbatasnya kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat di pedesaan.
- Belum tergarapnya sumberdaya yang tersedia secara optimal.
- Masih terbatasnya regulasi untuk mengatur dan mengembangkan potensi sumberdaya untuk kesejahteraan masyarkat.
- Belum tertatanya jaringan tataniaga yang memungkinkan para petani dan nelayan dapat menjual hasilnya dengan harga yang menguntungkan.
- Masih terbatasnya infrastruktur wilayah untuk mendukung usaha-usaha ekonomi secara layak (finansial dan ekonomi).
b. Faktor Eksternal
1) Peluang
Beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan untuk pembangunan Sulawesi Teggara adalah :
- Beberapa produk pertanian dalam arti luas dan perikanan seperti kakao, merica, ternak sapi, ikan tangkap, ikan kerapu, lobster dan hasil laut lainnya cukup dikenal di pasar nasional maupun internasioal.
- Produksi kehutanan seperti kayu jati yang cukup terkenal di pasar nasional dan internasional.
- Potensi sumberdaya alam daratan dan lautan yang masih sangat memugkinkan untuk dikembangkan.
- Potensi pertambangan aspal, niekel, pasir kuarsa yang sangat memugkinkan untuk dikembangkan.
- Tersedianya lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan dan lembaga keuangan nasional di daerah ini.
2) Ancaman
- Kuatnya daya tarik pasar di luar Sulawesi Tenggara yang menyebabkan produksi di daerah ini di jual dan diekspor melalui daerah lain.
- Belum terbentuknya lembaga-lembaga pemasaran yang mampu mempromosikan produksi di daerah ini.
- Masuknya pemodal dan tenaga-tenaga terampil yang mengelola sumberdaya alam di daerah ini secara langsung, sehingga mengurangi peluang masyarakat setempat.
- Beroprasinya kapal-kapal nelayan luar daerah dengan teknologi yang lebih canggih, sehingga masyarakat di daerah ini tidak dapat bersaing.
- Dampak nasionalisasi dan globalisasi perdagangan yang menyebabkan terpuruknya pengusaha dan masyarakat lokal.

BAB IV
VISI DAN MISI
1. VISI
Berdasarkan uraian mengenai kondisi Provinsi Sulawesi Tenggara, masalah, peluang dan tantangan pembangunan ke depan maka visi pembangunan kami dalam membangun Sulawesi Tenggara periode Tahun 2008-2013 adalah :
MEMBANGUN KESEJAHTERAAN
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2008 – 2013
Pernyataan visi sebagaimana dikemukakan mengandung makna dan implikasi sebagai berikut :
Sulawesi Teggara adalah merupakan salah satu Provinsi yang terdiri atas jazirah dan kepulauan dengan potensi sumberdaya alam yag cukup melimpah baik sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources) di sekitar kelautan, kehutanan, pertanian dalam arti luas serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources), seperti pertambangan. Sumberdaya yang tersedia,Sebagaimana disebutkan pada dasarnya telah dikelola,tetapi belum optimal karena belum memiliki manfaat yang maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun dalam upaya peningkatan daerah,Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya konkrit,sistematik dan lebih terfokus untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam upaya meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat .
Oleh karena itu dalam lima tahun kedepan yaitu periode 2008-2013,upaya –upaya konkrit akan dilakukan dengan membangun potensi sumber daya yang tersedia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Membangun mengandung makna bangkit,berdiri,bersifat memperbaiki ,membina,mendirikan atau mengadakan sesuatu.Sulawesi tenggara dengan segala potensi yang dimiliki dan seperti yang telah dikelola selama ini,masih perlu upaya yang lebih kuat lagi untuk membangkitkan,membangkitkan,mendirikan dan membina serta memanfaatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi tenggara.
Kesejahteraan mengandung makna keamanan dan keselamatan,kesenagan hidup dan kemakmuran.Sedang sejahtera yang merupakan kata dasar dari kesejahteraan mengandung makna aman ,sentosa dan makmur,selamat ,terlepas dari segala kesukaran serta selamat tak kurang satu apapun.
Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan maka membangun kesejahteraan dimaksudkan adalah dalam rangka memperbaiki,membina serta membangkitkan suatu perikehidupan masyarakat yang aman,sentosa dan makmur dengan mengutamakan pendekatan yang bertumpu pada pembangunan manusia (people centred ),pembangunan pusat-pusat pertumbuhan (grout centred development)
Sebagaimana diketahui bahwa melalui beberapa pendekatan pembangunan yang telah dilakukan oleh para pendahulu,maka secara visual Sulawesi tenggara bukanlah termasuk provinsi yang tertinggal,karena beberapa komoditas yang berasal dari Sulawesi tenggara telah dikenai dipasar nasional bahkan dipasar internasional.Tetapi dilain pihak harus juga diakui bahwa ada beberapa sektor yang masih perlu dikembangkan agar dapat mengejar ketertinggalan atau menyamai provinsi lainya yang telah berkembang.
Pembangunan yang telah dilasanakan selama ini secara umum juga telah memberikan manfaat dalam pembangunan daerah dan juga pembangunan kesejahteraan masyarakat secara umum,Tetapi juga harus diakui bahwa masih ada sector-sektor yang perlu ditingkatkan,termasuk sektor –sektor yang secara langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat,Pembangunan ekonomi yang lebih berpihak pada masyarakat ,Pengembangan pelayanan masyarakat secara cepat dan menyenangkan(pelayanan prima ),penyediaan sarana prasarana pendidikan,kesehatan yang mampu memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pembangunan infrastruktur perhubungan yang memungkinkan tersedianya jasa transportasi secara murah(terjangkau),aman dan nyaman,serta membangun pemerintahan yang melayani masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance),Kesemua ini merupakan upaya-upaya yang perlu dipercepat dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat Sulawesi tenggara.
Oleh karena itu periode pembangunan Sulawesi tenggara 2008-2013,merupakan periode membangun kesejahteraan masyarakat secara nyata melalui 1)Pengembangan Kualitas Sumber daya Manusia 2)Revitalisasi Pemerintahan Daerah, 3)Pembangunan ekonomi yang ditekankan pada pembangunan ekonomi masyarakat dengan pendekatan priduksi serta   4) Pengembangan sosial budaya dan 5)Pembangunan infrastuktur dasar untuk mendukung pembangunan ekonomi rakyat dan pelayanan pemerintahan.Upaya-upaya ini akan diuraikan dalam misi pembangunan yang juga merupakan agenda utama pembangunan periode tahun 2008-2013.
2. MISI
Untuk merealisasikan visi pembangunan sebagaimana diuraikan,maka akan dikembangkan tiga agenda utama yang juga merupakan misi pembangunan yaitu:
1.   Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia:dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang,meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat untuk pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik,sehingga dapat menciptakan insane yang memiliki kualitas intelektual dan kualitas jasmani serta rohani yang baik.
2.   Revitalisasi Pemerintahan daerah:dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat,pemerintahan yang trasparan dan akuntabel ,serta aparat pemerintahan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat serta bersih dari praktek –praktek kolusi ,korupsi dan nepotisme.
3.   Pembanguna Ekonomi :dimaksudkan untuk membangun perekonomian masyarakat secara nyata melalui usaha-usaha pragmatis dengan mendorong pembangunan sector riil,berdasarkan potensi yang berada disekitarnya
4.   Pembangunan kebudayaan: dimaksudkan untuk mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan,mengembangkan dan memperkuat citra dan identitas daerah serta mendorong sektor pariwisata yang berorientasi pada pengembangan sumber daya potensi budaya setempat.
5.   Mempercepat pengembanmgan infrastruktur :dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur wilayah secara terpadu dan mengembangkan infrastruktur perekonomian yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan serta simpul-simpul tataniaga dan mengembangkan infrastruktur pemerintahan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB V
SETRATEGI DAN
PENDEKATAN PEMBANGUNAN
Secara umum dalam pembangunan lima tahun kedepan akan dilakukan tiga setrategi dan pendekatan pembangunan yaitu
1. Pembangunan yang bertumpu pada manusia (people centred developmen)
Pembangunan yang berfokus pada masyarakat desa berdasarkan potensi yang dimilikinya,melalui prinsip-prinsip pembangunan manusia yaitu:
Produktivitas:masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupa ,oleh karena itu,pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.Ekoitas :masyarakat harus punya akses untuk memporoleh kesempatan yang adil.Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi didalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.
Kesinambungan:akses untuk memporoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang.Segala bentuk permodalan fisik,manusia dan lingkungan hidup harus dipenuhi.
Pemberdayaan :pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka .Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.
2. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (growth center develepmen)
Pembangunan diarahkan pada pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan potensi wilayah dengan    target-target pertumbuhan ekonomi yang terukur,termasuk membangun simpul-simpul ekonomi/tataniaga untuk menghimpun komoditas /produk dalam skala ekonomi.
3. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (sustainable development)
Pembangunan dengan memperhatikan ketersediaan potensi sumberdaya alam dalam rangka optimalisasi pemanfaatan secara berkelanjutan,yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin tetap terpeliharanya fungsi-fungsi ekosistem dari suatu wilayah,terutama untuk memberikan jaminan akan keberlangsungan produksi dan pendapatan masyarakat .

BAB VI
KEBIJAKAN DAN PROGRAM POKOK
1.   AGENDA UTAMA I
Pengembangan kualitas sumber daya manusia
•   Peningkatan dan pengembangan cakupan pendidikan
Selain menetapkan porsi anggaran pendidikan sesuai ketentuan peratuan perundangan ,prioritas pembangunan pendidikan akan dilakukan dengan prinsip-prinsip keberpihakan,perlindungan dan pemberdayaan terhadap stakeholder pendidikan yaitu guru,murid/siswa dan orang tua/wali murid /mayarakat.
-   Peningkatan cakupan pendidikan dasar
Peningkatan cakupan pendidikan dasar terutama ditujukan untuk meningkatkan angka partisipasi murni (APM) dan ,menurunkan angka putus sekolah anak usia sekolah di desa-desa .Sasaran ini seiring dengan pemberian insentif terhadap guru-guru yang bertugas didesa,terutama didesa-desa terpencil .Pemberian insentif akan dimulai dengan memberikan semua hak-hak dan fasilitas pendukung yang memang perlu untuk mendukung tugas-tugasnya.Pemberian insentif akan diikuti dengan tindakan tegas terhadap para guru didesa-desa yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik (disinsetif)
-   Peningkatan kualitas pendidikan menengah
Peningkatan cakupan pendidikan menengah ditujukan untuk meningkatkan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi kepada para siswa.Dukungan terhadap ketersediaan fasilitas pend idikan seperti laboratorium dasar,kelas komputer dan pengenalan terhadap teknologi terhadap tenaga informatika akan menjadi sasaran utama untuk memberikan pengetahuan tentang pengembangan sains dan teknologi,pengenalan pendidikan teknologi informatika untuk sekolah menengah juga ditujukan dalam rangka pengembangan keterampilan untuk hidup (life skill) siswa .
Sejalan dengan itu maka peningkatan kapasitas guru dan kualitas proses belajar mengajar akan diintensifkan.Anggaran dalam pengembangan pendidikan menengah akan dioprasionalkan secara langsung oleh sekolah,sebagai satuan kerja sesuai amanat konstitus,Seperti halnya pengembangan pendidikan dasar maka guru-guru pendidikan menengah juga akan diberikan insentif terutama dalam pemenuhan hak-hak mereka sesuai aturan dan juga dukungan terhadap kesejahteraan.
-      Dukungan terhadap pendidikan tinggi .
Walaupun pendidikan tinggi merupakan kewenangan nasional,namun keberadaan pendidikan tinggi didaerah,Oleh karena itu kerjasama antara pendidikan tinggi didaerah dan pemerintah provinsi akan menjadi prioritas.kerjasama bukan hanya ditujukan untuk mengembangkan riset,tetapi juga peningkatan kualitas para dosen sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah,kerja sama dengan pendidikan tinggi juga ditujukan untuk mengembangkan lembaga penasehat dalam bentuk kelompok ahli(expert pool)
-       Pencakupan penddikan informal
Peran pendidikan informal perlu semakin ditingkatkan,karena sasaranya adalah untuk memberikan keterampilan praktis bagi tamatan sekolah formal bahkan alumni perguruan tinggi ,pengalaman menunjukan bahwa ilmu yang telah diperoleh para lulusan pendidikan formal tidak serta dapat diterapkan,mereka membutuhkan tambahan keterampilan dan juga pendalaman yang lebih bersifat praktek penuh untuk dapat mengerjakan hal-hal yang bersifat pragmatis.
-   Pengarusutamaan gender
Mengembangkan kemitraan sejajar dan memantapkan peran wanita dalam segala bidang kehidupan,secara kuantitas wanita merupakan komponen terbesar bangsa,walaupun demikian belum berperan secara signifikan dalam bidang-bidang setrategis seperti politik,social ekonomi dan pemerintahan,kedepan potensi keberadaan kaum wanita perlu ditingkatkan dan diberdayakan secara optimal.
- Peningkatan kualitas moral dan akhlak
Pembangunan sumber daya manusia berkualitas tidak sekedar ditujukan untuk membangun dan mengembangkan kapasitas intelektual dan jasmani tetapi juga harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kualitas moral dan akhlak yang mulia,hal ini harus tercermin dari perilaku kemasyarakatan yang baik,taat kepada nilai-nilai keagamaan,nilai-nilai sosial budaya dan peraturan perundangan.
•   Peningkatan dan pengembangan cakupan kesehatan
-   Peningkatan pelayanan kesehatan individu
Peningkatan pelayanan kesehatan terutama ditujukan untuk mengembangkan system pelayanan kesehatan individu didesa-desa melalui pembangunan puskesmas,pustu dan polindes,peningkatan fasilitas kesehatan juga diikuti dengan pemberian insetif terhadap tenaga kesehatan juga diikuti dengan pemberian disinsentif kepada tugas yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik,
Pada beberapa kabupaten akan dikembangkan rumah sakit rujukan yang akan dilengkapi dengan fasilitas pengobatan serta medical check-up yang memadai.Sedang ditingkat provinsi akan dikembangkan rumah sakit tipe B + yang berfungsi juga sebagai rumah sakit pendidikan guna mendukung penambahan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan untuk semua jenjang didaerah ini.
-   Peningkatan kesadaran perilaku dan lingkungan sehat
Salah satu factor penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah menciptakan perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat dalam masyarakat,atau dengan kata lain bahwa penekanan pada upaya pencegahan melalui pembinaan kesadaran perilaku sehat dan lingkungan sehat akan menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan kedepan,kata kunci dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran Perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat adalah keterpaduan dan kerja sama lintas sektor , terutama dalam menetapkan program pembangunan di desa-desa , dengan mengembangkan pos layanan terpadu ( posyandu), pembinaan kader kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
2. AGENDA UTAMA II
Revitalisasi PEMERINTAHAN DAERAH
REFORMASI BIROKRASI : di tujukan untuk mengembangkan pengelolaan elemen –elemen dasar pemerintahan melalui penerapan prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik (good governace). Pengelolaan elemen-elemen dasar pemerintahan dimaksud meliputi
-   Urusan pemerintahan yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berdasarkan UU 32/2004, dengan tiga kriteria yaitu : eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Salah satu fokus kebijakan dalam penyerahan kewenangan pemerintahan adalah penyerahan kewenangan ke tingkat kecamatan dan desa , terutama yang berhubungan dengan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
-   Kelembagaan ; kewenangan tidak mungkin dapat dilaksanakan jika tidak diakomodasi dalam kelembagaan. Ada dua jenis kelembagaan yang membentuk pemerintahan daerah yaitu kelembagaan untuk pejabat politik meliputi kelembagaan kepala daerah dan DPRD serta kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari perangkat daerah (secretariat, dinas, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan). Berkaitan dengan pembinaan karir, maka perlu diperkuat fungsi dan peran Baperjakat. Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada masyarakat maka fokus pengembangan kelembagaan adalah mengembangkan kelembagaan kecamaandan desa/kelurahan sehingga mampu mengakomodasi kewenangan yang disentreslisasikan ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan .
-   Personil; tersedianya personil untik mengelola dan menggerakkan kelembagaan dalam menjalankan kewenangan,terutama dikecamatan dan desa/kelurahan juga merupakan sala satu fokus untuk mengelola kegiatan-kegiatan masyrakat.sejalan dengan itu maka pengembangan kapasitas aparat pemerintah dikecamatan dan desa/kelurahan merupakan salah satu sasaran untuk memberikan pelayanankepada masyrakat kepada masyrakat dalam rangka pengembangan sektor-sektor ekonomi masyrakat dikecamatan dan desa/kelurahan.
-   Pelayanan public: hasil akhir dari proses pemerintahan yaitu tersedianya sarana(goods)dan pelayana(services) yang dipelukan oleh masyrakat.Dalam konteks ini maka pertama pemerintah daerah harus dapa menyediakan public goods yaitu barang untuk kepentingan mas yrakat seperti jalan,jembatan,irigasi,gedung sekolah,pasar,terminal,rumah sakit,air bersih,dsb.pelayanan pemerintah yang berkaitan dengan Penyediaan sarana umum (public goods) merupakan bagian dari upaya pengembangan infrastruktur dasar untuk mendukung pembangunan social ekonomi terutama dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Pelayanan penting lainnya yang menjadi focus perhatian dalam pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk system pelayanan terpadu satu pintu (one-stop services) adalah pelayanan umum (public services) yaitu pengurusan perizinan dan pelayanan administrasi pemerintah. Sistem pelayanan prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi focus perhatian karena diharapkanmelalui pelayanan yang baik akan tercipta iklim investasi dan iklim berusaha yang lebih kondusif.
-   Pengawasan ; ditunjukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawah dalam rangka mengembangkan system pemerintahan yang efektif dan efisiaen. Bentuk-bentuk pengawasan meliputi: Pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan social/masyarakat dan pengawasan melekat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka peningkatan pengawasan oleh masyarakat akan ditingkatkan dan akan menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah.
REFORMASI KEUANGAN DAERAH ( BUGET REFOM)
Salah satu prinsip yang akan digunakan dalam reformasi keuangan daerah adalah berdasarkan prinsip money follows function,maka daerah harus diberikan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pajak dan retribusi (desentralisasi fisikal) maupun sumber-sumber dari dana perimbangan seperti subsidi bagi hasil.
-   DESENTRALISASI FISIKAL KETINGKATB KECAMATAN DAN DESA
Penataan keuangan ditujukan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kecamatan dan desa untuk mengelola dana pembangunan baik dalam bentuk hiba (block grant). Tujuannya agar kecamatan dan desa/kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan optimal serta mampu mendorong pembangunan diwilayahnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang akan dilakukan ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan yaitu dengan membenahi dan meningkatkan kapasitaskelembagaan dan aparat desa/kelurahan melalui desentralisasi kewenangan.
Dengan demikian bukan saja kelembagaan dan aparat serta kewenangan yang diturunkan ketingkat kecamatan dan desa/kelurahan, tetapi juga kewenangan pengelolaan keuangan dam bentuk block grant (open menu)kepada kecamatan dan desa/kelurahan juga dilakukan.Demikian pula dengan program bantuan instansi sektoral ketingkat kecamatan dan desa/kelurahan akan dilakukan secara sinergi dengan program-program ditingkat kabupatendan kota.Pemerintah provinsi hanya menetapkan besaran bantuan dalam bentuk program dan kegiatan untuk disinkronkan dengan program kegiatan kabupaten/kota,dimana bantuan program dari pemerintah provinsi disesuaikan dengan lokasi-lokasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota.ini dimaksudkan untuk menghindari tumang tindih program dan kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota tetapi juga sekali gus mendorong sasaran pembangunan yang lebih besar kepada masyarakat dikecamatan dan desa / kelurahan.
3.    AGENDA UTAMA III
PEMBANGUNAN EKONOMI
•   PENINGKATAN INVESTASI DAERH
Untuk menumbuhkan perekonomian wilayah maka perlunya adanya pusat-pusat pertumbhan yang ditetapkan berdasarkan potensi sumberdaya lokal setempat.Hal ini sejalan dengan strategi pendekatan yang dikemukakan yaitu menciptakan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan.Berkaitan dengan kebijakan peningkatan investasi daerah maka akan dilaksanakan dua program pokok yaitu:
-   PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAERAH
Penyediaan informasi yang jelas dan akurat merupakan salah satu cara jitu untuk memperkenalkan dan mempromosi potensi sumberdaya yang dimiliki oleh suatu daerah.Dalam kaitannya dengan investasi maka ketersediaan informasi akan memberikan kesempatan kepada investor untuk melihat lebih jauh akan berbagai kemungkinan dam kelayakan usaha yang dapat dikembangkan, terutama dalam bentuk investasi.

-   PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF
Ketersediaan system informasi harus diikuti dengan upaya-upaya untuk memberikan pelayanan prima, sehingga investor merasa nyaman dalam mempersiapkan dan melaksanakan investasi. Birokrasi yang panjang dan berbelit,tariff yang tidak transparan, waktu penyelesaian perizinan yang tidak menentu, merupakan hal-hal yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga investor enggan untuk menanamkan modalnya. Dilain pihan satu cara jitu untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi adalah dengan mendorong terjadinya investasi di daerah.

•   PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KOMODITAS
Sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi Tahun 1998 hingga saat ini belum memperlihatkan pendekatan penanganan yang tepat terhadap pembangunan ekonomi terutama ekonomi masyarakat. Upaya-upaya pemberdayaan melalui penyediaan dana pemberdayaan modal kerja (input produksi),tidak memperlihatkan hasil yang nyata.oleh karena itu perlu dilakukan stategi pendekatan yang lebih bersipat produktif (pendekatan dari sisi produksi) ketimbang sekedar penyediaan modal kerja.
Kondisi masyarakat yang serba terbatas saat inisangat riskan untuk mengajak mereka berpikir produktif,beberapa hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagai besar modal kerja yang diperoleh oleh para pengusaha kecil digunakan untuk konsumsi .sedang dana-dana pemberdyaan masyrakat melalui bantuan pemerintah sangat kecil bahkan ada yang sama skali tidak dipergunakan untuk usaha-usaha produktif,sesuai tujuan pemberian bantuan,ke depan pendekatan pembangunan ekonomi masyarakat akan lebih tertekan pada sisi produksi melalui pengembangan pasar-pasar transaksi ditingkat local serta kebijakan perlindungan sumber-sumber pendapatan masyarakat dan pengembangan lembaga-lembaga penjamin.

-   PENGEMBANGAN SIMPUL-SIMPUL KOMODITAS SKALA EKONOMI
Sulawesi Tenggara termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya pertanian dalam arti luas dan kelautan yang cukup potensial. Ketersediaan sumberdaya ini perlu dikelola secara optimal dalam rangkapeningkatan pendapatan masyarakat. Walaupun sumberdaya yang tersedia cukup potensial seperti kakao,jambu metedan hasil laut yaitu ikan,udang teripang dan lain-lain, tetapi belum dapat tersedia dalam skala ekonomi. Potensi yang perlu terkum[pul pada titik –titik tertentu sehingga secara kuantitas dapat memberikan keuntungan. Untuk itu maka perlu dikembangkan kebijakan pengembangan simpul-simpul tataniaga komoditas agar dapat mencapai skala ekonomi, Pengembangan simpul-simpul ekonomi inin akan diikuti dengan pengembangan sarana pendukung seperti pergudangan dan fasilitas pendukung yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak swasta
-   PENGEMBANGAN SISTEM PROTEKSI DAN SUBSIDI UNTUK PERLINDUNGAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN MASYARAKAT
Upaya pengembangan simpul-simpul komoditas sebagaimana diuraikan diatas akan diikuti dengan kebijakan untuk melindungi sumber-sumber pendapatan masyarakat dan memberikan subsidi untuk pengembangan usahanya.
Perlindungan sumber-sumber pendapatan dapat dilakukan secara langsung yaitu menetapkan areal tangkap untuk kegiatan perikanan, memberikan kuota dalam bentuk ruang/los pada pasar-pasar yang dibangun oleh pemerintah atau swasta dengan negosiasi secara terbuka dan bertanggung jawab,menetapkan harga dasar komoditas dan menyiapkan dana untuk pembelian berdasarkan harga dasar yang ditetapkan dan lain-lain.Sedangkan memberikan subsidi dapat dilakukan dengan cara memberikan kredit murah melalui dana pemerintah yang dialokasikan untuk modal usaha dibank tertentu. Melalui upaya-upaya pemberdayaan seperti ini pendekatan pembangunan ekonomi masyarakat lebih didekati dari sisi produksi, dimana bukan lagi ada proposal ada uang, tetapi ada produksi ada uang. Jadi pemerintah lebih menyiapkan dana pemberdayaan untuk usaha-usaha produktif dalam kontekstransaksi pasar.
-   PENGEMBANGAN LEMBAGA PENJAMIN MUTU
Pengembangan lembaga penjamin lebih ditekankann pada pemberian advokasi kepada masyarakat. Penggunaan dana pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Bank dilakukan melalui odvokasi dan pembinaan lembaga penjamin.dengan demikian penggunaan dana pemerintah oleh masyarakat tidak hanya layak usaha secara financial, tetapi juga layak secara ekonomi, yang diadvokasi oleh lembaga penjamin untuk memberikan kepastian dalam menjamin keberhasilan usahanya.

4. AGENDA UTAMA IV
MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN BUDAYA DAERAH
Sulawesi tenggara dikenal dengan keragaman dan keunikan budaya yang tersebar di kabupaten- kabupaten dan kota bahkan hingga di beberapa kecamatan memiliki budayaddengan cirri tersendiri.kondisi seperti ini tertentu saja merupakan potensi pembangunan terutama dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan serta juga merupakan salah satu potensi pariwisata dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat.

-   PENGEMBANGAN SENI BUDAYA MASYASARAKAT
Pengembangan seni budaya meliputi pengembangan seni tari daerah,seni musik(lagu-lagu daerah) dan seni rupa.
-   PENGEMBANGAN SITUS BUDAYA
Sulawesi tenggara dikenal dengan daerah yang memiliki situs budaya bernilai tinggi,seperti keraton buton dan situs lainnya di berbagai kabupaten/kota.

5.     AGENDA UTAMA V
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN
Pembangunan infrastruktur kewilayahan adalahdalam rangka menjalankan fungsi elemen dsar pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yaitu penyediaan sarana dan prasarana umum (public goods)seperti   jalan,jembatan,dermaga,rumah sakit,pasar pengudangan dan lain-lain.penyediaan public goods,disinkronkan dengan upaya-upaya pelayanan pemerintah dan juga untuk mendukung pengembangan simpul-simpul tataniaga untuk membangun ekonomi masyarakat.dengan demikian prioritas pembangunan secara prasarana kewilayaan ditetapkan berdasarkan prioritas pengembangan sector-sektor produksi lainnya seperti pusat-pusat pemukiman masyarakat (petani), sentra-sentra produksi pertanian,kawasan-kawasan tumbuh cepat, pintu keluar komoditas dan lain-lain, atau secara ringkas pembangunan sarana prasarana kewilayaan harus berdasarkan pada upaya untuk mendukung pengembangan sector-sektor produksi.
-   PEMBANGUNAN SARANA PRASARANATRANSPORTASI TERPADU DITINGKAT WILAYAH
Untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat maka penyediaan transportassecar terpadu yaitu yaitu interkoneksi antara modal dengan ukuran modal akan menjadi perhatian pemerintah provinsi.jenis-jenis modal angkutan haeus ditata sedemikian rupa sehingga dapat mendukung satu dengan yang lainnya dalam memperlancar arus barang, penumpang, dan jasa serta dalam menciptakan simpul-simpul tatniaga. Demikian pula dengan ukuran modal angkutan harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan sehingga secara ekonomi menguntungkan dan juga mampu untuk memperlancar angkutan penumpang barang dan jasa
Sejalan dengan pengembangan moda angkutan secara terpadu, pembangunan sarana prasaranapendukung seperti pergudangan, terminal dan dermaga juga menjadi perioritas dalam rangka mendukung pembentukan simpul-simpul tataniaga seperti diuraikan terdahulu.pembangunan sarana pendukung tingkat wilayah sebagaimana dimaksud disinkronkan dengan rencana pengembangan sentra-sentra produksi dan kawasan tumbyh cepat yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

-   PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA TELEKOMUNIKASI DAN TELECENTRE,UNTUK PELAYANAN PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN
Globalisasi dalam hubungan pemerintahan dan ekonomi (perdagangan) menuntut tersediannya system informatika dan telekomunikasi secara lebih merata. Dewesa ini pengembangan system informasi hingga kedesa-desa secara tekhnis tidak ada lagi hambata, karena cukup tersedia sumberdaya energy listrikdalam berbagai bentuk,demikian juga dengan teknologi informatika. Bila dikaitkan dengan pengembangan pendidikanmenengah maka sekolah-sekolah menengah yang berada dikecamatan dapat dijadikan sebagai pusat-pusat informasi terutama untuk pengembangan ekonomi dalam bentuk telecentre atau BDS (business development centre) dan lain-lain.
-   PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA AIR BERSIH
Air bersih bagi masyarakat didesa maupun dikota merupakan kebutuhan yang sangat esensial. Selain air bersih dibutuhkan untuk konsumsi sehari-hari, ketersediaan air bersih juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Pemyakit-penyakit yang disebabkan oleh konsumsi air yang tercemar seperti diare termasuk dalam 10 penyakit utama yang diderita masyarakat.oleh karena itu salah satu prioritas pembangunan dalam lima tahunkedepan adalah mempercepat penyediaan air bersih hingga kedesa-desa.
-   PEMBANGUNAN ENERGI ALTERNATIF, DENGAN MEMANFAATKAN TENAGA AIR, SURYA DAN DINGIN.
Dari banyak hasil penelitian diketahui bahwa energy listrik memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung aktivitas manusia,baik sebagai penerang, penggerak ekonomi, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta dalam pengembangan tegnologi informatika dan komunikasi. Ketersediaan energy listrik dengan menggunakan mesin diesel saat ini merupakan salah satu pilihan utama, walau bahan bakar minyak saat ini cukup langka dan mahal terutama di desa-desa. Oleh karena itu penggunaan energy alternative merupakan alternative yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Pembangkit energy skala kecil untuk mendukung aktifitas masyarakat dengan menggunakan sumberdaya terdekat seperti tenaga air (micro-hydro), tenaga angin dan tenaga surya perlu dikembangkan mengingat sumberdaya seperti disebutkan itu cukup tersedia setiap saat. Yang perlu dipikirkan adalah penyediaan tenaga pengelola dan sarana pendukungnya.
Pembanguna energy listrik dalam lima tahun kedepan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa-desa akan menjadi prioritas dalam membangun kesejahteraan masyarakat Sulawesi tenggara.
•          PEMBANGUNANSARANA PRASARANA DESA DAN KECAMATAN
Salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dipedesaan dan masyarakat miskin perkotaan adalah dengan memberikan pelayanan yang nyata dan berdimensipemberdayaan. Keternatasan sarana dan prasarana pendukung merupakan salah satu kendala berkembangnya aktifitas social ekonomi masyarakat. Sesuai dengan komitmen membangun masyarakat yang notabene berada dipedesaan maka pengembangan sarana prasaran desa dan kecamatan adalah merupakan salah satu kunci dalam mendorong perkembangan kecamatan desa.
Salah satu cara yang akan di tempuh adalah dengan mengembangkan ibukota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan. Masyarakat didesa-desa tidak harus selalu pergi ke ibukota kabupaten/provinsi untuk dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi cukup di ibukota kecamatan mereka yang telah dapat memenuhi kebutuhan, untuk menjualproduknya dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah, atau untuk berbelanja kebutuhan pokoknya dan juga hiburan,. Oleh karena itu ibukota kecamatan terutama yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten perlu disediakan berbagai fasilitas dan ditata dengan bai, penataan ibu kota kecamatan juga ditujukan untuk menggerakan dan mendorong pembangunan pusat-pusat pemerintahan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Karena pengalaman menunjukkan bahwa banyak perkembangan kota menjadi sangat semraut bila tidak tertata sejak awal.
Dalam lima tahun kedepan pembangunan ekonomi masyarakat terutama dalam menciptakan simpul dan jaringan tataniaga maka ibukota kecamatan akan menjadi salah satu sasaran pengembangan. Pengembangan ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi akan dilakukan dengan mengembangkan tata ruang ibukota kecamatan, membangun sarana prasarana pemerintahan membangun sarana prasarana perhubungan/ transportasi, telekomunikasi, air bersih dan energy listrik alternative.

BAB VII
PENUTUP

Membangun kesejahteraan Masyarakat Sulawesi tenggara, akan dilakukan dalam upaya-upaya nyata serta pragmatis yang di upayakan secara bersama-sama kewenangan yang telah di atur dalam peraturan perundangan yang dimiliki seperti Undang-undang pemerintahan daerah yang membagi Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota harus dilihat sebagai potensi untuk berkerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bukan sebaliknya. Untuk itu perlu membangun sinergi dalam rangka memberikan pelayanan yang baik sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat bukanlah sekedar komoditas politik untuk menarik simpatik rakyat dalam berkampanye, tetapi harus diupayakan secara nyata. Obsesi untuk membangun kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita kita semua para pemimpin daerah ini siapapun yang mendapat kesempatan dan kepercayaan masyarakat semoga Allah SWT senantiasa memberiokan hidayah kepada kita semua dalam menjadi PEMIMPIN YANG AMANAH, Amin!!

SULAWESI TENGGARA
WAKIL GUBERNUR                               GUBERNUR

H. SALEH LASATA                       H. NUR ALAM

Pemutakhiran Terakhir ( Jumat, 05 Pebruari 2010 00:49 )

Kabupaten Konawe Utara

Jumat, 29 Januari 2010 03:18 Humas (Arsyad)

Ibu kota
Wanggudu
Luas km²
Penduduk
• Jumlah
• Kepadatan jiwa/km²
Pembagian administratif
• Kecamatan
7
• Desa/kelurahan
106
Dasar hukum UU No. 13 Tahun 2007Tanggal 2 Januari 2007
Pj. Bupati
Aswad Sulaiman [1]Kode area telepon

Konawe Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibukotanya adalah Wanggudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007.
Kabupaten Konawe Utara adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Ke-16 kabupaten/kota tersebut adalah:
• Kabupaten Bandung Barat
• Kabupaten Gorontalo Utara
• Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
• Kabupaten Minahasa Tenggara
• Kota Subulussalam
• Kabupaten Pidie Jaya
• Kabupaten Kayong Utara
• Kabupaten Sumba Barat Daya
• Kabupaten Konawe Utara
• Kabupaten Buton Utara
• Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
• Kabupaten Empat Lawang
• Kabupaten Batubara
• Kabupaten Nagekeo
• Kabupaten Sumba Tengah
• Kota Kotamobagu

Pemutakhiran Terakhir ( Rabu, 03 Pebruari 2010 00:12 )

Kabupaten Buton Utara

Jumat, 29 Januari 2010 03:12 Humas (Arsyad)

Ibu Kota : Buranga

Luas km²
Penduduk
• Jumlah
• Kepadatan jiwa/km²
Pembagian administratif
• Kecamatan

• Desa/kelurahan

Dasar hukum UU No. 14 Tahun 2007Tanggal 2 Januari 2007
Kabupaten Buton Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibukotanya adalah Buranga. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007.
Kabupaten Buton Utara adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006.

Pemutakhiran Terakhir ( Selasa, 02 Pebruari 2010 23:20 )

Kabupaten Wakatobi

Jumat, 29 Januari 2010 03:00 Humas (Arsyad)

Peta lokasi Kabupaten Wakatobi
Koordinat : 5.00°–6.25° LS dan 123.34°–124.64° BT

Ibu kota
Wangi-Wangi

Luas 823 km²
Penduduk
• Jumlah 91.497 (2003)

• Kepadatan 118 jiwa/km²
Pembagian administratif
• Kecamatan 5
• Desa/kelurahan
61
Dasar hukum UU No. 29 Tahun 2003
Tanggal 18 Desember 2003
Hari jadi {{{hari jadi}}}
Bupati
Ir. Hugua

Kabupaten Wakatobi adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Wangi-Wangi, dibentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Luas wilayah 823 km² dan pada tahun 2003 berpenduduk 91.497 jiwa, terdiri dari laki-laki 44.843 jiwa dan perempuan 46.654 jiwa.
Wakatobi juga merupakan nama kawasan taman nasional yang ditetapkan pada tahun 1996, dengan total area 1,39 juta ha, menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang; yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia.
PDRB Kabupaten Wakatobi berdasarkan harga berlaku pada tahun 2003 sebesar Rp. 179.774,04 juta, sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 160.473,67 juta. Berdasarkan harga berlaku, PDRB Perkapita Kabupaten Wakatobi pada tahun 2002 adalah sebesar 1.833.775,23 rupiah, menjadi 2.026.993,35 rupiah pada tahun 2003 atau naik sebesar 10,54 persen.
•
Keadaan Wilayah
Letak Geografis
Kabupaten Wakatobi terletak di kepulauan jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara secara geografis terletak dibagian selatan garis katulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 5.00 º - 6.25 º LS (sepanjang ± 160 km ) dan membentang dari barat ke timur diantara 123.34 º - 124.64 º BT (sepanjang ± 120 km ).
Luas Wilayah
Luas wilayah daratan ± 823 km² dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas ± 18.377,31 km², berbatasan dengan:
• Sebelah Utara : Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Utara
• Sebelah Timur : Laut Banda
• Sebelah Selatan : Laut Flores
• Sebelah Barat : Kabupaten Buton
Iklim
Keadaan musim pada umumnya sama seperti daerah–daerah lain di Indonesia dimana mempunyai 2 musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Wilayah daratan Kabupaten Wakatobi mempunyai ketinggian umumnya dibawah 1.000 m dari permukaan laut dan berada disekitar daerah katulistiwa, sehingga daerah ini beriklim tropis.
Pemerintahan
Kabupaten Wakatobi, saat ini dipimpin oleh Bupati Ir. Hugua.
Wilayah Administrasi
Wilayah administrasi untuk keadaan tahun 2003 terdiri dari 5 Kecamatan yaitu
1. Kecamatan Binongko
2. Kecamatan Kaledupa
3. Kecamatan Tomia
4. Kecamatan Wangi-Wangi
5. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
6. Liya Togo, Kecamatan Liya
7. Togo, Kecamatan Tomia Utara
8. Timu, Wakatobi,Kecamatan Timu
Pemerintahan Desa
Kabupaten Wakatobi terdiri dari 61 Desa/Kelurahan yaitu 45 Desa dan 16 Kelurahan. Dari 61 Desa/Kelurahan pada tahun 2003 tersebut, 10 desa telah mencapai desa Swasembada atau 15,63 %, 16 Desa Swakarya atau 25,00 % dan 38 desa Swadaya atau 59,38 %.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Komposisi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Wakatobi hasil Pemilu 2004 berdasarkan partai peserta pemilu dan daerah pemilihan, dimana partai Golkar mendapat kursi terbanyak dengan mendapatkan 4 kursi disusul oleh PBB, PPP, PAN, PNBK, PBR dan PDIP dengan 2 kursi, selanjutnya Partai Merdeka, PKB, Partai Patriot Pancasila dan Partai Demokrat masing-masing 1 kursi dari 20 kursi di DPRD.
Penduduk dan Tenaga Kerja
Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2000 berjumlah 87.793 jiwa yang terdiri dari laki-laki 42.620 jiwa dan perempuan 45.173 jiwa. Tiga tahun kemudian tahun 2003 diadakan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan yang disingkat P4B secara sensus, dengan hasil jumlah penduduk sebanyak 91.497 jiwa atau selama tiga tahun naik sejumlah 3.704 jiwa atau sekitar 1,41 persen per tahun.
Persebaran Penduduk
Jumlah penduduk berada di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, 23,37 % berada di Kecamatan Wangi-Wangi, 19,05 % berada di Kecamatan Kaledupa, 17,86 % berada di Kecamatan Tomia dan 15,01 berada di Kecamatan Binongko.
Jumlah penduduk bila dibandingkan dengan luas wilayah, maka kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kaledupa 166 jiwa/Km², menyusul Kecamatan Tomia 141 jiwa/Km², kemudian Kecamatan Wangi-Wangi Selatan 109 jiwa/Km².
Struktur Umur, Jenis Kelamin, dan Suku
Keadaan struktur penduduk pada tahun 2003, 34,55 % atau 31.610 jiwa adalah tergolong usia muda yang berusia 15 tahun kebawah,
Rasio jenis kelamin di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2003 sebesar 96,12.
Terdapat 8 suku bangsa yang mendiami daerah Kabupaten Wakatobi, dengan data tahun 2000 sebanyak 87.793, suku bangsa yang terbanyak adalah Wakatobi 91,33 %, Bajau 7,92 %, dan suku lainnya jumlahnya dibawah 1 %.
Ketenagakerjaan
Penduduk usia kerja sebanyak 70.343 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 23.981 jiwa atau 34,09 % dan perempuan sebanyak 36,362 jiwa atau 65,91 %. Terdapat angkatan kerja 40.395 jiwa terdiri dari yang bekerja 37.678 jiwa atau 93,27 % atau 53,56 % terhadap penduduk usia kerja dan pengangguran terbuka sebanyak 6,73 %. Bukan angkatan kerja sebanyak 29.408 jiwa atau 41,81 % dari usia kerja yang terdiri dari sekolah 15.740 jiwa atau 53,52 %, mengurus rumah tangga dan lainnya sebesar 13.668 jiwa atau 46,48 %.
Bila dilihat menurut lapangan usaha maka yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian dengan jumlah 43,609 jiwa atau 61,99 %, kemudian sektor perdagangan 15.635 jiwa atau 17,02 % disusul sektor jasa, industri dan transportasi.
Sosial
Pendidikan
Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak pada tahun 2003 ada sebanyak 22 unit yang tersebar di lima kecamatan. Sementara itu jumlah guru ada sebanyak 47 orang, sedangkan jumlah murid ada sebanyak 989 orang. Pada Tahun 2003 rasio antara guru terhadap sekolah rata-rata 2 orang murid terhadap sekolah rata-rata 45 orang dan murid terhadap guru rata-rata 21 orang.
Dari jenjang Pendidikan Sekolah Dasar tercatat jumlah sekolah pada tahun 2003 sebanyak 101 unit. Jumlah guru sebanyak 684 orang, sedangkan jumlah murid sebanyak 14.742 orang. Rasio di tingkat SD pada tahun 2003 antara guru terhadap sekolah tercatat dengan rata-rata 7 orang murid terhadap sekolah rata-rata 145 orang dan murid terhadap guru rata-rata 22 orang.
Pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) terdapat 16 unit sekolah pada tahun 2003, sedangkan jumlah guru dan murid masing-masing ada sebanyak 235 dan 4.287 orang. Sehingga rasio antara guru terhadap sekolah tercatat dengan rata-rata 15 orang, murid terhadap sekolah rata-rata 268 orang dan murid terhadap guru rata-rata 18 orang.
Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tahun 2003 terdapat 4 unit sekolah. Jumlah guru pada tahun 2003 ada sebanyak 93 orang, dan jumlah murid ada sebanyak 2.212 orang. Rasio yang tercatat pada tahun 2003 antara guru terhadap sekolah rata-rata 23 orang, murid terhadap sekolah rata-rata 553 orang dan murid terhadap guru rata-rata 24 orang.
Kesehatan
Sampai tahun 2003 di Kabupaten Wakatobi belum ada Rumah Sakit Umum. Terdapat 7 unit Puskesmas keperawatan dan 12 unit puskesmas pembantu, Dokter Umum sebanyak 5 orang, SKM sebanyak 2 orang, paramedis sebanyak 85 orang dan pembantu paramedis sebanyak 9 orang.
Agama
Tempat ibadah menurut agama, terlihat bahwa tahun 2003, Mesjid sebanyak 112 buah, Mushallah 22 buah, Gereja, Pura dan Vihara belum ada.
Ekonomi
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Dari lima jenis tanaman bahan makanan yang diusahakan, tanaman ubi kayu merupakan tanaman yang paling tinggi produksinya, dimana Pada tahun 2003 sebesar 40.199 ton, menyusul jagung sebesar 1.715 ton, kemudian ubi jalar sebesar 58 ton, sedangkan padi ladang dan kacang tanah masing-masing hanya sebesar 8 dan 4 ton.
Pada tahun 2003 produksi buah-buahan yang terbanyak dihasilkan yaitu mangga sebanyak 9.229 kw diikuti pisang sebanyak 5.788 kw dan jeruk sebanyak 4.134 kw. Produksi sayur-sayuran yang terbanyak adalah kacang panjang sebanyak 229 kw, menyusul terung sebanyak 210 kw, kangkung sebanyak 205 kw, bawang merah sebanyak 160 kw.
Pada tahun 2003 produksi perkebunan rakyat yang terbanyak adalah kelapa dalam yaitu sebanyak 225 ton, menyusul jambu mete 59 ton, kelapa hibrida 8 ton, kakao 6 ton, kopi 3 ton, dan kurang produksinya adalah pala yang hanya sebanyak 0,35 ton.
Jenis hutan yang tahun 2003 hanyalah hutan lindung dengan lahan seluas 11.300 ha.
Peternakan dan Perikanan
Populasi ternak besar pada tahun 2003 yang ada hanya sapi sebanyak 308 ekor. Bila dibandingkan dengan tahun 2002 jumlah sapi mengalami peningkatan sebesar 60,42 %. Dimana pada tahun 2002 mencapai 192 ekor dan tahun 2003 meningkat menjadi 308 ekor.
Populasi ternak kecil tahun 2003 yang ada hanya kambing sebanyak 9.789 ekor. Bila dibandingkan dengan tahun 2002 kambing mengalami penurunan sebesar 5,43 % dimana tahun 2002 ada sebanyak 10.351 ekor dan tahun 2003 mencapai 9,789 ekor.
Produksi perikanan tahun 2003, berjumlah 17.985,60 ton yang terdiri dari perikanan laut 17.453,60 ton, hasil budidaya laut berupa rumput laut sebanyak 532 ton.
Industri dan Energi
Hingga tahun 2003 belum ada industri besar maupun industri sedang, yang ada baru industri kecil dan kerajinan RT. Jumlah industri kecil sebanyak 107 unit dengan tenaga kerja sebanyak 514 orang dan industri kerajinan rumah tangga (home industri) sebanyak 1.290 unit dengan tenaga kerja sebanyak 1.863 orang.
Jumlah pelanggan Listrik Negara pada tahun 2003 sebanyak 9.652 dengan daya terpasang sebesar 6.047.905 VA. Sedangkan produksi listrik ada sebesar 6.278.762 kwh dengan tenaga listrik terjual sebesar 5.367.403 kwh dan nilai penjualan sebesar 2.791.737.755 ribu rupiah.
Perdagangan
Untuk tahun 2003 total volume komoditi yang diperdagangkan adalah sebesar 233.650,13 ton dengan nilai 28.639.873 ribu rupiah. Dimana komoditi kehutanan merupakan komoditi tertinggi yang diperdagangkan yaitu sebesar 231.529,68 ton dengan nilai sebesar 13.761.355 ribu rupiah, menyusul komoditi hasil pertanian Tanaman Pangan sebesar 1.355,29 ton dengan nilai 3.756.470 ribu rupiah. Sedangkan yang terendah adalah komoditi peternakan yang hanya mencapai 3,95 ton dengan nilai 5.928 ribu rupiah menyusul perkebunan dengan nilai 9,59 ton dengan nilai 1.902.403 ribu rupiah.

Pemutakhiran Terakhir ( Rabu, 03 Pebruari 2010 03:07 )

Kabupaten Buton

Jumat, 29 Januari 2010 02:49 Humas (Arsyad)

Koordinat : 4.96°–6.25° LS dan 120.00°–123.24° BT

Ibu Kota
Pasar Wajo

Luas 2.488.71 km²
Penduduk
• Jumlah 265.724 (2004)

• Kepadatan 90 jiwa/km²
Pembagian administratif
• Kecamatan
14
• Desa/kelurahan
165
Dasar hukum -
Tanggal -

Bupati
Ir. L.M. Syafei Kahar

Kabupaten Buton adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pasar Wajo. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.488.71 km² (sebelum pemekaran 6.463 km²) dan pada tahun 2004 berpenduduk sebanyak 265.724 jiwa (sebelum pemekaran 533.931 jiwa). Kabupaten Buton terkenal sebagai penghasil aspal.
•
Sejarah Pembagian Kabupaten Buton
Pada awalnya Kabupaten Buton dengan ibukota Bau-Bau memiliki wilayah pemerintahan adalah bekas kerajaan Buton atau Kesultanan Buton, yaitu meliputi sebagian wilayah pulau Buton, sebagian wilayah pulau Muna, sedikit bagian pulau Sulawesi, serta pulau-pulau yang ada di bagian selatan pulau Buton. Sekarang dengan adanya pemekaran daerah, wilayah itu terbagi menjadi beberapa wilayah kabupaten, yaitu
1. Kabupaten Buton
2. Kota Bau-Bau
3. Kabupaten Wakatobi
4. Kabupaten Bombana
Dari keempat kabupaten/kota tersebut, yang berada pada pulau Buton adalah Kota Bau-Bau dan sebagian Kabupaten Buton. Kabupaten Buton terletak di pulau Buton dan sebagian Pulau Muna, sedangkan sebagian wilayah pulau Buton adalah wilayah kabupaten Muna. Untuk Kabupaten Wakatobi adalah merupakan pulau yang berada pada bagian selatan pulau Buton, sedangkan kabupaten Bombana terletak di daratan Sulawesi.
Keadaan Wilayah
Luas Wilayah
Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas ± 2.488,71 km² atau 248.871 ha dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas ± 21.054 km², berbatasan dengan:
• Sebelah Utara : Kabupaten Buton Utara
• Sebelah Timur : Kabupaten Wakatobi
• Sebelah Selatan : Laut Flores
• Sebelah Barat : Kabupaten Bombana
Topografi dan Hidrologi
Kabupaten Buton memiliki sungai–sungai: Sungai Sampolawa di Kecamatan Sampolawa, Sungai Winto dan Tondo di Kecamata Pasar Wajo, Sungai Malaoge, Tokulo dan Sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu.
Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah ada juga yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100–500 m diatas permukaan laut, kemiringan tanahnya mencapai 40º.
Dari sudut oceanagrafi memiliki perairan laut yang masih luas, yaitu diperkirakan sekitar 21.054.69 km² setelah berpisah dengan Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Bombana. Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia.
Iklim
Keadaan iklim di Wilayah Kabupaten Buton hampir tidak berbeda dengan iklim yang ada di Kota Bau-Bau, pengukuran iklim yang ada hanya di Stasion Meteorologi Kls III Betoambari.
Musim hujan terjadi diantara bulan Desember sampai dengan bulan April. Pada saat tersebut, angin barat betiup dari Benua Asia serta Lautan Pasifik banyak mengandung uap air. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan September, pada bulan-bulan tersebut angin timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Khusus pada bulan April dan Mei di Daerah Kabupaten Buton arah angin tidak menentu, demikian pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal sebagai musim pancaroba.
Pemerintahan
Bupati hasil pilkada Buton 2006 adalah Ir. L.M. Syafei Kahar.
Wilayah Administrasi
Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton keadaan tahun 2004, terdiri dari 14 Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Batauga
2. Kecamatan Batu Atas
3. Kecamatan Gu
4. Kecamatan Kadatua
5. Kecamatan Kapontori
6. Kecamatan Lakudo
7. Kecamatan Lasalimu
8. Kecamatan Lasalimu Selatan
9. Kecamatan Mawasangka
10. Kecamatan Mawasangka Timur
11. Kecamatan Pasar Wajo
12. Kecamatan Sampolawa
13. Kecamatan Siompu
14. Kecamatan Talaga Raya
Pemerintahan Desa
Jumlah Desa/Kelurahan keadaan tahun 2004 adalah 165 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 141 Desa dan 24 Kelurahan. Menurut klasifikasi desa/kelurahan, dari 165 desa/kelurahan di Kabupaten Buton pada tahun 2004 ada sebanyak 144 desa (87,27 %) merupakan desa swadaya dan sisanya 21 desa (12,73 %) merupakan desa swakarya.
Dewan Perwakilan Rakyat
Komposisi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Buton hasil Pemilu 2004 berdasarkan partai peserta pemilu dan daerah pemilihan dimana Partai Golkar mendapat kursi terbanyak dengan 6 kursi disusul oleh PBB, PPP, PAN, PNBK dan PDIP dengan 3 kursi, selanjutnya PK Sejahtera dan PBR masing-masing dengan 2 kursi dan PKPI, PKPB, P. Indonesia, PDK dan PKB masing-masing 1 kursi dari total 30 kursi di DPRD Kabupaten Buton.
Penduduk dan Tenaga Kerja
Jumlah Penduduk
Penduduk Kabupaten Buton menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2000 berjumlah 240.958 jiwa, dimana penduduk laki-laki berjumlah 118.894 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 122.064 jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) tahun 2003, tercatat jumlah penduduk sebanyak 257.159 jiwa, sehingga dalam tiga tahun terdapat kenaikan sejumlah 16.901 jiwa atau sekitar 2,25 persen pertahun.
Pada tahun 2004, jumlah penduduk mencapai 265.724 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 132.271 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 133.453 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,33 persen.
Struktur Umur
Keadaan struktur penduduk menujukkan bahwa pada tahun 2004 sebesar 41,04 % atau sebesar 109.045 jiwa, penduduk adalah tergolong usia muda yang berusia 15 tahun kebawah.

Ketenagakerjaan
Di Kabupaten Buton pada tahun 2004 tercatat sebanyak 192.426 jiwa penduduk yang termasuk dalam penduduk usia kerja, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 94,196 jiwa atau 48,94 % dan penduduk perempuan sebanyak 98.266 jiwa atau 51,06 %.
Jumlah penduduk yang kerja ada sebanyak 102.090 jiwa atau sebesar 88,16 % dari total penduduk angkatan kerja, dapat juga dikatakan sebesar 53,04 % terhadap penduduk usia kerja. Sedangkan penduduk yang sedang mencari pekerjaan ada sebanyak 13.710 jiwa atau sebesar 11,84 % dari total angkatan kerja dan 7,12 % terhadap penduduk usia kerja.
Sosial
Pendidikan
Pada tahun 2003, jumlah sekolah TK ada sebanyak 57 unit dan tahun 2004 meningkat menjadi sebanyak 69 unit sekolah. Jumlah guru juga mengalami peningkatan, tahun 2003 sebanyak 155 orang dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 197 orang. Jumlah murid tahun 2003 sebanyak 2.402 orang dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 3.007 murid.
Perkembangan jumlah Sekolah Dasar dari tahun 2003 hingga tahun 2004 terus mengalami kenaikan yaitu dari 224 unit sekolah . Walaupun demikian jumlah guru dan murid tidak selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2003, jumlah guru dan murid masing-masing 1.745 orang dan 45.935 orang. Namun pada tahun 2004, jumlah guru dan murid SD menurun menjadi masing-masing 1.518 orang dan 41.758 orang.
Untuk jenjang Pendidikan SLTP, pada tahun 2003 jumlah SLTP ada sebanyak 43 unit, namun pada tahun 2004 menurun menjadi 35 buah sekolah. Untuk jumlah guru pada tahun 2003 sebanyak 860 orang, namun pada tahun 2004, menurun menjadi hanya sebanyak 688 orang. Jumlah murid juga mengalami hal serupa, pada tahun 2003 sebanyak 13.062 orang, namun pada tahun 2004 menurun menjadi hanya sebesar 11.635 orang.
Dari jenjang SLTA tahun 2003 jumlah sekolah ada sebanyak 12 unit sekolah, pada tahun 2004 meningkat menjadi 15 unit sekolah. Jumlah guru tahun 2003 sebanyak 260 orang dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 308 orang. Jumlah murid tahun 2003 sebanyak 3.693 orang sedangkan tahun 2004 meningkat menjadi 4.121 orang. Rasio guru terhadap sekolah pada tahun 2004 sebanyak 21 orang. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2003 yang rata-rata sebanyak 22 orang. Rasio murid terhadap sekolah tahun 2004 sebanyak 308 orang dan rasio murid terhadap guru sebanyak 13 orang.
Agama
Mayoritas penduduk di Kabupaten Buton memeluk agama Islam yaitu sebanyak 265.869 orang atau 98,78 % disusul yang memeluk agama Hindu sebanyak 1.807 orang penduduk atau sebesar 0,67 %. Pada tahun 2004 terdapat 260 unit mesjid, 22 langgar/mushola, 8 unit gereja dan 11 unit pura.
Ekonomi
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Buton, 42,08 % digunakan untuk usaha pertanian. Paling luas ditanami jagung yaitu seluas 7.453 ha, kemudian ubi kayu seluas 4.206 ha dan padi ladang seluas 2.732 ha. Sedangkan luas tanaman yang paling kecil adalah tanaman kacang kedelai.
Pada tahun 2004 Produksi buah-buahan yang terbanyak dihasilkan oleh mangga yaitu sebanyak 13.721 kw diikuti pepaya sebanyak 7.619 kw, nenas sebanyak 5.329 kw. Produksi sayur-sayuran yang terbanyak adalah labu sebanyak 2.411 kw, menyusul bawang merah sebanyak 2.294 kw, kacang panjang sebanyak 2.074 kw, kangkung sebanyak 2.003 kw, sedangkan yang terkecil produksinya adalah tanaman kacang merah dan buncis masing-masing sebanyak 149 Kw dan 179 kw.
Pada tahun 2004 produksi perkebunan rakyat yang terbanyak adalah jambu mete yaitu sebanyak 5.778,01 ton, menyusul kelapa dalam 1.284,17 ton, coklat/kakao 678,70 ton, kapuk 194,72 ton, kopi 174,52 ton, kemiri, 103,26 ton, kelapa hibrida 94,78 ton.
Hutan produksi pada tahun 2004 seluas 35.675 ha atau 22,58 % dari jumlah hutan secara keseluruhan, menyusul hutan wisata/PPA seluas 55.458 ha (35,10 %), hutan produksi terbatas seluas 27.745 ha (17,56 %), hutan lindung seluas 25.100 ha (15,88 %), dan hutan produksi yang dapat dikonversi 14.039 ha (8,88 %).
Peternakan
Populasi ternak besar yang terdiri dari sapi, kerbau, kuda, pada tahun 2004 secara berturut-turut adalah 3.842 ekor, sedangkan kuda tidak ada. Pada tahun 2003 populasi sapi mengalami peningkatan sebesar 9,12 % dimana tahun 2003 mencapai 3.521 ekor dan tahun 2004 meningkat menjadi 3.842 ekor. Populasi ternak kerbau jika dibandingkan dengan tahun 2003 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 25.00 % dimana tahun 2003 terdapat 4 ekor dan tahun 2004 menurun mencapai 3 ekor.
Populasi ternak kecil tahun 2004 terdiri dari kambing sebanyak 13.722 ekor, babi 303 ekor dan domba tidak ada. Bila dibandingkan dengan tahun 2003 kambing mengalami peningkatan 12,06 % dimana tahun 2003 sebanyak 12.245 ekor dan tahun 2004 mencapai 13,722 ekor. Sedangkan ternak babi bila dibanding tahun 2003 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 9,39 % dimana tahun 2003 terdapat 277 ekor dan tahun 2004 meningkat menjadi 303 ekor.
Populasi ternak unggas seperti ayam buras tahun 2003 berjumlah 364.742 ekor, meningkat menjadi 379.639 ekor pada tahun 2004 (4,08 %), populasi ternak itik/bebek tahun 2004 sebanyak 39.248 ekor meningkat sebesar 24,28 % bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya mencapai 31.581 ekor.
Perikanan
Peningkatan produksi perikanan selama tahun 2004, berjumlah 124.155,40 ton yang terdiri dari perikanan laut 43,439,90 ton, hasil budidaya laut mabe sebanyak 65.640 ekor, rumput laut 15.265,50 ton yang terbanyak berada di Kecamatan Kapontoriberjumlah 71.320,96 ton menyusul Kecamatan Lasalimu 8.278,10 ton, Kecamatan Sampolawa 8.158,84 ton, Kecamatan Mawasangka 5.945,85 ton.
Industri, Pertambangan dan Energi
Untuk industri besar dan sedang tidak mengalami perubahan jumlah bila dibandingkan dengan tahun 2003 dimana hanya ada satu industri besar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 105 orang dan 24 industri sedang dengan 739 orang tenaga kerja. Jumlah industri kecil pada tahun 2004 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2003, yakni dari 61 industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 363 orang menjadi 76 industri dengan 474 orang tenaga kerja. Sedangkan untuk industri kerajinan rumah tangga meningkat jumlahnya dari 5.812 industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 9.222 orang di tahun 2003 menjadi 5.819 industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 9.273 orang di tahun 2004.
Kabupaten Buton sebenarnya memiliki potensi pertambangan yang cukup kaya namun pada umumnya yang baru diolah secara ekonomis adalah tambang aspal. Produksi aspal Buton pada tahun 2004 adalah sebesar 21.500 ton, meningkat 77,73 % bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya mencapai 12.096,66 ton.
Jumlah pelanggan listrik negara pada tahun 2004 ada sebanyak 16.169 pelanggan dengan daya terpasang sebesar 12.322.950 VA. Sedangkan produksi listrik sebesar 9.156.633 kwh dengan tenaga listrik terjual sebesar 9.575.548 kwh serta nilai penjualan sebesar 6.070.273 ribu rupiah.
Perdagangan
Untuk tahun 2004 total volume komoditi yang diperdagangkan adalah sebesar 9.208,009 ton dengan nilai 432.947.969 ribu rupiah, dimana komoditi perkebunan merupakan komoditi tertinggi yang diperdagangkan yaitu sebesar 5.638,020 ton dengan nilai sebesar 24.328.624 ribu rupiah, menyusul komoditi hasil perikanan sebesar 2..303 ton dengan nilai sebesar 28.336.787 ribu rupiah. Sedangkan yang terendah adalah komoditi pertanian tanaman pangan yang hanya mencapai 7,30 ton dengan nilai sebesar 24.400ribu rupiah menyusul peternakan sebesar 12.748 ton dengan nilai sebesar 10.200 ribu rupiah.